KEBIJAKAN INTEGRAL PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan integral perlndungan hukum anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk kebijakan integral pemerintah daerah dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan serta bagaimana upaya inovatif dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empriris dengan pendekatan studi kasus (case appoarch). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan melalui kebijakan afimasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU HAM dan UU TPKS yang intinya anak berhak atas pendampingan khusus dalam bentuk layanan psikososial dengan pelibatan berbagai bidang porfesional untuk memulihkan mental anak seperti konseling, terapi trauma, rehabilitasi sosial, dan pendampingan anak. Namun, pelaksanaan layanan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan belum berjalan efektif disebabkan scipe perlindungan pada asepk yuridis saja belum pada aspek non yuridis, keterbatasan SDM tenaga professional, belum optimalnya komite pendidikan, belum adanya data terpadu anak korban kekerasan di satuan pendidikan, stigma sosial, rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya koordinasi antar instansi. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di satuan pendidikan melalui inovasi kebijakan integral pada aspek yuridis dan non yuridis melalui penataan pada subtansi hukum khususnya pembentukan perda kekerasan seksual anak, sedangkan aspek struktur hukum mencakup pembentukan lembaga pendamping anak di sekolah serta komite pengawas kekerasan seksual dan terakhir aspek budaya hukum perlunya kesadaran hukum orang tua, guru, masyarakat untuk berkomitmen melindungi anak dari kekerasan seksual melalui komunikasi efektif tri pusat pendidikan sehingga terwujudnya lembaga pendidikan yang ramah dan layak bagi anak.