TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMPIKALE DALAM ‎ SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT BUGIS ‎

Ira Hasnita -  IAIN Bone, Indonesia
Asni Zubair* -  IAIN Bone, Indonesia

DOI : 10.35673/as-hki.v1i2.476

Abstract

This study discusses the position of ampikale assets in the Bugis Society inheritance system. Field research methods with this qualitative data analysis aimed to determine the implementation system and legal position of the ampikale property located in Cina sub-district, Bone district.

This research found that the ampikale distribution system was not divided like the Islamic inheritance legal system. In the Bugis tradition, ampikale property is kept until the time of inheritance. Ampikale assets are usually owned and kept by someone who is funding or paying for the care of the testator until his death. While the Islamic inheritance legal system, the inheritance (Tirkah) was first incurred the cost of care of the testator before being designated as an inheritance (Mauruts). In the perspective of Islamic law, ampikale may be done as long as its implementation is not contrary to Islamic law.

Keywords: Ampikale; Bugis Society; Inheritance.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kedudukan harta ampikale dalam sistem kewarisan masyarakat bugis. Metode penelitian lapangan dengan sifat analisis data kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan dan kedudukan hukum harta ampikale yang berlokasi di kecamatan Cina kabupaten Bone.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pembagian ampikale tidak dibagi seperti halnya sistem hukum kewarisan Islam. Dalam tradisi masyarakat Bugis, harta ampikale disimpan sampai pada waktu pembagian warisan. Harta ampikale lazimnya dimiliki dan disimpan oleh orang yang mengongkosi atau membiayai perawatan pewaris hingga meninggal dunia. Sedangkan sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan (Tirkah) terlebih dahulu dikeluarkan biaya perawatan pewaris sebelum ditetapkan sebagai harta warisan (Mauruts). Dalam pandangan hukum Islam, ampikale boleh saja dilakukan selama dalam pelaksanaannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Ampikale; Kewarisan; Masyarakat Bugis.

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Al-Quran Al-Karim, Al-quran dan Terjemahnya, Jakarta: Intermasa, 1993‎
  3. Abdullah K, Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian, Cet. 1; ‎Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013‎
  4. Abdurahman, Maman, dkk, Panduan Praktis Memahami Penelitian, Cet, 1; ‎Bandung: Cv Pustasaka Setia, 2011‎
  5. Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar ‎Grafika,2008‎
  6. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII; ‎Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002‎
  7. Azizy, A.Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam ‎dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media. 2002‎
  8. Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 8; Jakarta: Raja Grafindo, 2011‎
  9. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Baasa Indonesia, Cet, II; Jakarta: ‎BalaiPustaka, 2002‎
  10. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Intermasa,1993‎
  11. Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, ‎‎[t.Ed], Cet, 3; Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016‎
  12. Haslindah, /Skripsi”Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama ‎Menurut KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, Watampone, 2017‎
  13. K. Suhrawardi Lubis, dan komis simanjuntak, Hukum Waris Islam,Ed. 2, Cet. 2; ‎Jakarta: Sinar grafika, 2008‎
  14. Martono, Nanang, Metode Penelitian Sosial, Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo ‎Persada, 2015‎
  15. Muhubbin, Moh dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan ‎Hukum Positif di Indonesia, Ed. 1, Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011‎
  16. Narpa, Cheryanti Imma,”kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut ‎hukum waris masyarakat patrilineal dalam suku sentani duistrik ebungfau ‎kabupaten jayapura” dalam http:// core. Ac. Uk, 07 juli 2018‎
  17. Nasution, Amin Husein, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran ‎Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Ed. 1, Cet. 3; Jakarta: Rajawali ‎Pers, 2014‎
  18. Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cet, 1; ‎Jakarta: Kencana, 2016‎
  19. Nata, Abuddin, Masail al-Fiqhiyah Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003‎
  20. Prastowo, Andi, Memahami Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan ‎Praktis, [t.Ed], Cet, 2; Jogjakarta: ArRuzz Media, 2013‎
  21. Rahmah, Nur,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ampikale Pada Masyarakat ‎Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, dalam http:// repositori. Uin-‎Alauddin. Ac. Id/991/1/Nur%20Rahmah, 04 juli 2018‎
  22. Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, ‎‎2015‎
  23. Shidiq, M. Ali Ja’far,”kedudukan al-shulhu dalam kewarisan menurut fiqh dan ‎Hukum Islam di Indonesia” , http: //repository. uinjkt. ac. id/dspace/ ‎bitstream/123456789/18932/1/M. %20ALI%20JA%27FAR%20 SHIDI20 ‎juli 2018‎
  24. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia,Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005‎
  25. Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat: ‎Pewarisan Menurut Undang-undang, Ed. 1, Cet. 3; Jakarta: ‎Kencana,2005‎
  26. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986‎
  27. ‎-----------------, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta :Rajawali. 1993‎
  28. Tamasari, Desi, ” Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik ‎Masyarakat Pada Daerah Otonom”, kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I ‎Januari 2002‎
  29. Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar ‎Grafika, 2004‎
  30. Wicaksono,F. Satriyo,HukumWaris Cara Mudahdan Tepat Membagi Harta ‎Warisan, Jakarta :Visimedia, 2011‎
  31. Widoyoko, S. EkoPutro, Teknik Penyusunan Instrumen, Cet. 1; Yokyakarta: ‎Pustaka Pelajar, 2012‎
  32. Widoyoko, Muhammad Tholchah,dkk. Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan ‎Teoritisdan Praktis, Cet. 3; Surabaya: Visipress Media, 2009‎

Full Text: