Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria

Raras Verawati* -  , Indonesia
Wimbi Vania Riezqa Salshadilla -  Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Sholahuddin Al-Fatih -  Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI : 10.30863/ekspose.v19i2.1146

The provisions of the legislation in the land sector aim at order in control of land, which still shows disputes. To overcome this, the government issues technical regulations as a solution to agrarian dispute resolution, one of which is through Regional Regulations. This study discusses the role of Regional Regulations in resolving agrarian disputes. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. The results showed that several Regional Regulations proved effective in resolving agrarian disputes in their regional perspective. Therefore, the government needs to encourage regions to issue Regional Regulations that have binding, solution and implementative, especially in the field of agrarian dispute resolution.

Ketentuan perundang-undangan pada bidang pertanahan bertujuan untuk ketertiban dalam penguasaan tanah yang pada kenyataannya masih menunjukkan terjadinya perselisihan atau sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan teknis sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria, salah satunya melalui Peraturan Daerah. Penelitian ini membahas peran Peraturan Daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peraturan daerah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kepada daerah agar bisa menerbitkan Peraturan Daerah yang memiliki daya ikat, solutif dan implementatif, terutama di bidang penyelesaian sengketa agraria.

Keywords
Authority; Regional Regulation; Dispute; Agrarian Affairs
  1. A Zulfikar. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan. Jurnal LEX SPECIALIS, (21), 74–81. Retrieved from http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/50
  2. Ade Putra, A. (2019). ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH ULAYAT. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2). https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101
  3. AM Ponglabba. (2019). SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA MENURUT UU NO 5 TAHUN 1960 (KAJIAN PADA HUKUM ADAT TORAJA). LEX PRIVATUM, 6(7). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22402
  4. Bunga, M. (2019). MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818–833. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342
  5. Chahyo Nugroho. (2018). KONFLIK AGRARIA DI MALUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Agrarian Conflict in Maluku Viewed from the Perspective of Human Rights). Jurnal HAM, 9(1), 26–33. https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101
  6. Freaddy Busroh, F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum, 10(2). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
  7. Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2017). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Airlangga University Press.
  8. Hasan, I., Arianto, T., & A Nugroho. (2019). Penyelesaian Kasus Pertanahan PT. Pertiwi Lestari dengan Masyarakat Margakaya, Telukjambe Barat, Karawang melalui Resettlement. Jurnal Tunas Agraria, 2(3 Sep). Retrieved from http://www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/39
  9. Husainy, H., & Astri Ellisa, D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Dan Penyalahgunaan Tanah Terlantar. Maleo Law Journal, 1(2), 281. Retrieved from www.bkn.org,
  10. I Ismail, A Abdurrahman, & S Sufyan. (2015). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 1–18. Retrieved from http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6050
  11. Istijab, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. Widya Yuridika, 1(1). Retrieved from http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/522
  12. JV Semboeng. (2019). Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. LEX ET SOCIETATIS, 6(9). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22752
  13. Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016. Sosiohumaniora, 19(2), 95–105. Retrieved from http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11999
  14. Marzuki, P., M, (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media
  15. Najib, V. A., & Hartono, K. (2020). TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt. G/2018/PNDmk). KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum . Retrieved from http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8788
  16. Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani Sengketa Pertanahan. Jurnal Notarius, 3(2), 49. Retrieved from http://journal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1328
  17. Pramana, I., Gede Aris Eka, I., Made Arjaya, & Ida Ayu Putu Widiati. (2020). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan. Jurnal Analogi Hukum, 2(1). https://doi.org/10.22225/.2.1.1604.27-31
  18. Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D., Hidjaz, M., & Aswari, A. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
  19. Raja, N., A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1). Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.php/govrenment
  20. Reggina Renata Tanuramba. (2020). LEGALITAS KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM AGRARIA. LEX PRIVATUM, 7(5). Retrieved from http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2. Bab 1.pdf,
  21. Rifqi Hidayat, M., & Komarudin, P. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2). Retrieved from https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madani
  22. S Samsidar. (2017). URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 11(2). Retrieved from http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2809
  23. SL Palele. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN MENURUT UUPA NO. 5 TAHUN 1960. LEX PRIVATUM, 7(2). Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/20244/4/BAB II.pdf.
  24. Suharyo, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM PERTANAHAN ADAT DI PAPUA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3). Retrieved from https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/330
  25. Suheri, A. (2018). PENYELESAIAN TANAH SENGKETA ADAT MELALUI PROSES PERADILAN. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 33–43. https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.451
  26. Syukur, M. (2020). ANALISIS YURIDIS PERMENAG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(8), 951–965. Retrieved from http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5865
  27. Tamudin, M. (2018). OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DAERAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK WARGA NEGARA. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 18(1). Retrieved from http://www.mongabay.co.id/2014/11/22/84-kasus-konflik-pertanahan-
  28. Yosa Pramana, K., Ketut Sari Adnyani, N., & Sudiatmaka, K. (2020). TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1). Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/24001
  29. Yunus, A., & Muddin, A. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. Jurnal Kertha Patrika, 41(3), 206. https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i03.p0

Full Text:
Article Info
Submitted: 2020-12-29
Published: 2020-12-29
Section: Articles
Article Statistics: 1016 3231
In Vol 19, No 2 (2020)