Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat

Ahmad Jayadi* -  Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Artikel ini memiliki tujuan dalam melihat legislasi hukum kewarisan, hibah dan wasiat. Dalam hal ini bagaimana penerapan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitain ini termasuk penelitian kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif melalui metode kualitatif. Metode pengumpulan data diterapkan melalui dokumentasi dan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sistem hukum waris yang di anut meliputi hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata (BW). Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. hukum Islam dan ukum perdata pada penerapan hibah, kemudian ada persamaan juga memiliki perbedaan. Persamaan dapat dilihat dari fungsi dan tujuan.Sedangkan salah satu perbedaan batasan jumlah yang dihibahkan.Penerapan wasiat tidak hanya dilakukan pengaturan pada hukum Islam dan KHI, hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang wasiat. Dalam masalah wasiat peneliti memiliki pandangan bahwa wasiat sesuai KHI yang lebih cocok digunakan di Indonesia.

Supplement Files

Keywords
Legislasi; Kewarisan; Hibah; Wasiat
  1. Ali Mohammad Daud. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1990).
  2. Arikunto Suharsimi. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
  3. Ash-Shiddiqe Hasbi. Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Riski, 1999.
  4. Departemen Agama RI., 1999, Ilmu Fiqh, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.
  5. Eman Suparman.Hukum Waris Indonesia Dalam Persektif Adat Dan BW. Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
  6. Esa, N., Zubair, A., & Firdaus, M. H. (2022). STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 4(1), 47-66.
  7. Fauzi Mohammad Yasir.Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
  8. Hamzah Amir dan A. Rachmad Budiono. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.Malang: IKIP, 1994.
  9. Hamzah, Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone." Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 18.1 (2019): 741-752.
  10. Harahap Yahya, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
  11. Hatta Moh. Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
  12. Imran Achmad Fauzi.Konsep Wasiat Menurut Hukum Is Lam, Kompilas I Hukum Islam, Dan Kuh Perdata, Asy-Syari’ah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
  13. Lubis Nur Ahmad The State’s Legal Policy and The Development of Islamic Law in Indonesia’s New Order”, Dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (ed), Syari’ah and Politics in Modern Indonesia, Singapura: ISEAS, 2003.
  14. Salman Otje. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris, Bandung: PT Alumni, 2007.
  15. Soepomo.Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbitan Universitas.1996.
  16. Syah Abdullah, Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan.
  17. Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pioner Jaya, 1992.
  18. Abdoerahman. Hukum Adat Indonesia dalam Lingkungan local, Nasional dan Global. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata: Jakarta, 2005.
  19. Absori. Hukum Penyelesaian Sengkete Lingkungan Hidup. Mahammadiyah University Press: Surakarta, 2009.
  20. Akip, Yusuf. Ammatoa: Komunitas berbaju hitam. Makassar: Pustaka refleksi, 2008.
  21. Ali, Achmad. eterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003.
  22. Angrayni, Lysa. Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Riau: Suska Press, 2014.
  23. Arinanto, Setya. Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia. Cet.I; UII Press: Yogyakarta, 2007.
  24. Asikin, Zainal. Pengantar Ilmu Hukum. Cet.I; Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012.
  25. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.
  26. Pide, A. Suriyaman Mustari. Hukum Adat: Dulu, Kini dan Akan Datang. Cet.4; Kencana: Jakarta, 2019.
  27. Rasmianto, Evi. Buku Pintar Dinas Kehutanan dan Perkebunan. tp: Jambi, 2001.
  28. Salim, H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
  29. Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan).
  30. Cet. 3; Alfabeta: Bandung, 2013.
  31. Subadi. Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010.
  32. Syahuri, Taufiqurrohman. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
  33. Warman, Kurnia. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk. Huma: Jakarta, 2010.
  34. Widodo, Panggih, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "The Urgency of Written Evidence in Debt Transactions in the Perspective of Islamic Law." Al-Bayyinah 7.1 (2023): 67-83.
  35. Yunus, Ahsan. Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. FH-UH. Makassar, 2011.
  36. Zubair, Asni, and Hamzah Latif. "The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 6.1 (2022): 176-197.

Full Text: Supp. File(s):
Untitled
Subject
Type Other
  Download (21MB)    Indexing metadata
Article Info
Submitted: 2023-08-03
Published: 2023-09-08
Section: Articles
Article Statistics: 116 25