Kedaulatan Hukum dan Implikasinya dalam Islam

Lilis Karlina* -  Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone
Nur Asmi -  Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone
Dalam persepektif islam, beberapa ulama fikih kontemporer memiliki perbedaan interpretasi terkait siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan di dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa pemilik kedaulatan dalam Islam adalah Allah. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa pemilik kedaulatan di dalam Islam adalah umat/masyarakat; dan kelompok ketiga mengatakan bahwa kedaulatan di dalam Islam justru disandarkan kepada umat dan syariat Islam itu sendiri. Implementasi kedaulatan hukum dalam Islam dapat dimaknai dengan adanya Undang-Undang pada negara yakni diinterpretasikan bahwa syariat Islam merupakan rujukan utama dalam segala hal. Selain itu terdapat pula pembatasan-pembatasan terhadap otoritas kepala negara, yakni dalam Islam, seorang presiden diberikan berbagai macam kewenangan dan otoritas termasuk dalam hal mengeluarkan pernyataan dan intruksi politik kendati pada prinsipnya presiden adalah manusia biasa
Keywords
Kedaulatan; Hukum Islam; Presiden
  1. Arake, Lukman. “Otoritas Kepala Negara Dalam Islam.” Lintas Nalar, 2020.
  2. Arsil, Fitra, 2018, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPU di Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum &Pembangunan Tahun ke48, No. 1, Januari-Maret.
  3. Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
  4. Ghoffar, Abdul, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju.
  5. Hamidi, Jazim, 2010, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni.
  6. Huda, Ni’matul, 2010, “Pengujian PERPU oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober.
  7. hukumonline.com, 2018, Syarat-Syarat Penetapan PERPU oleh Presiden, https:// www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt5188b1b2dfbd2/syaratsyarat-penetapan-PERPU-oleh-presiden, diakses pada 15 Oktober.
  8. Indrati S., Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jilid 1, Yogyakarta: PT Kanisius.
  9. Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
  10. Lukman, Arake. “Pembatasan Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Kebijakan Politik Dalam Perspektif Fikih Siyasah Islam.” Jurnal Ahkam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 12, no. 2 (2012): 297–304.
  11. Monteiro, Josef M., Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
  12. Rais, Heppy El, 2012, Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  13. Soemantri, Sri, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja Posdakarya.
  14. Yulistyowati, Efi, dkk, 2016, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesi: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2023-04-15
Published: 2022-10-31
Section: Articles
Article Statistics: 141 310