Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A Sartika G* -  Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone
Irfan Amir -  IAIN Bone
Satriadi Satriadi -  IAIN Bone
Rosita Rosita -  IAIN Bone
ilmiyati Ilmiyati -  Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Penelitian ini bertujuan menganalisa urgensi sertifikasi halal dan pencantuman Label Halal pada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui metode inventarisasi terhadap data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Dari hasil kajian, didapatkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan kewajiban bagi semua pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal, wajib mencantumkan label halal pada produknya. Namun terdapat pengecualian. Pelaku usaha yang memperoduksi produk yang bersumber dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam, tidak diwajibkan. Akan tetapi konsekuensi logisnya, para pelaku usaha ini berkewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Keywords
Sertifikasi Halal; Lebel Halal; UMKM; Konsumen; Muslim
  1. Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2).
  2. Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 227-238.
  3. Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2).
  4. Leisa Tyler, 2019, Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM, BBC sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006
  5. Markus Yuwono, 2022, Ditangkap karena menjual Bakso Ayam Tiren Selama 7 tahun, Pelaku bilang “senang Sekali”, Kompas.com
  6. Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 3(2), 159-169.
  7. Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98-112.
  8. https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia
  9. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf
  10. https://tirto.id/kasus-samyang-bukti-bpom-dan-lppom-mui-tak-sinkron-cq6P
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
  13. AG. Prof. Dr. H. M. Amir HM. M.Ag., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone, Wawancara, Bone, 4 Agustus 2022

Full Text:
Article Info
Submitted: 2023-02-07
Published: 2022-10-30
Section: Articles
Article Statistics: 239 271