Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila

Ayu Annisa Akmaliyah* -  Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone, Indonesia
Irfan Amir -  IAIN Bone, Indonesia
Ismail Keri -  IAIN Bone, Indonesia
Rosita Rosita -  IAIN Bone

Penelitian ini menganalisis terkait kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan urgensi terkait affirmative action terhadap perempuan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan affirmative action di Indonesia dimulai pasca ratifikasi konvensi CEDAW yang menuntut untuk dibuatkannya peraturan perundang-undangan terkait penghapusan deskriminasi terhadap perempuan. Implikasinya, khususnya dalam bidang politik, affirmative action diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik yang mengatur kuota 30% keterlibatan perempuan dan menegaskan penerapan zipper system dalam pemilu 2009. Namun dalam perkembangannya, zipper system diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar hak konstitusional warga dan menetapkan keterpilihan calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak.

Keywords
Affirmative Action: Perempuan: Pemilihan Umum; Partai Politik: Zipper System;
  1. Amir, Irfan, dan Mustafa. Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
  2. Eddyono, Sri Wiyanti. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
  3. Gerung, Rocky. “Politik Perempuan VS Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Perempuan, Edisi 63, (2009).
  4. Indra, Mexsasai. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Cet I; Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
  5. Karim, M. Rusli. Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarata: Rajawali Press, 1983.
  6. Kurniawan, Nalom. “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, (2014).
  7. Migirou, Kalliope. Menuju Implementasi Efektif Mengenal Legislasi Dan Hak Azazi Perempuan Internasional. Jakarta: YJP dan IDEA, 1999.
  8. Muchamad, Ali Safa’at. Pembubaran Partai Politik. Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik. Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
  9. Rahmatunnisa, Mudiyati. “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia”. Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, (2016)
  10. Reyes, Melanie et all. “The Quota System : Women’s Boon Or Bane?” The Centre For Legislative Development. Vol 1, No. 3, (2000).
  11. Sadli, Saparinah. Hak Asasi Permpuan dalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI, 2000.
  12. Susanti, Dyah Ochtarina dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
  13. Thalib, Nur Asikin. “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, (2014).
  14. Zulkarnain dan Safrizal Rambe, “Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut” (Laporan Penelitian Stimulus, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2018, Jakarta 2018
  15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.
  16. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
  17. Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
  18. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
  19. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  20. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008

Full Text:
Article Info
Submitted: 2023-02-04
Published: 2023-02-04
Section: Articles
Article Statistics: 286 332