Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone

Andi Tenri Uleng* -  Prodi Hukum Tata Negara IAIN Bone
Irfan Amir -  Institut Agama Islam Negeri Bone

Penelitian ini mengkaji tentang political will pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.  Penilitian ini merupakan penelitian yuridis normati dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data diperoleh melalui studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabuapten Bone masih setengah hati dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Hal ini tercermin dari peraturan bupati yang tidak kunjung diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan terkait pemberian bantuan hukum.

Keywords
Bantuan Hukum; Politik; Pemerintah Daerah; Bone; Masyarakat Miskin
  1. Amir, Irfan. “Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency” 5, no. 2 (2021): 196–213. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830.
  2. Amir, Irfan, dan Mustafa. Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
  3. Angga, Angga, dan Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia.” DIVERSI : Jurnal Hukum 4, no. 2 (2019): 218. https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374.
  4. Aris, Ismail, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. “Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): 135–58. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436.
  5. Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018): 50. https://doi.org/10.31078/jk1513.
  6. Mahmud, Mustakim, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” Tociung-Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2022): 45–59.
  7. Rahmat, Diding. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2017): 35–42. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478.
  8. Thamrin, Azlan. “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan.” Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 33–51. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130.
  9. Michael,Donny, Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur); Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2012
  10. Undang-Undang Dasar 1945
  11. Undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi Nomor 11/PUU-VI/2008
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin,
  14. Peraturan Bupati Tegal No. 6 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
  15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai No. 37 Tahun 2019 terkait fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Mayasarakat
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2018 Terkait Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-12-18
Published: 2022-05-01
Section: Articles
Article Statistics: 66 58