Pemenuhan Hak Aksebilitas Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Kalbianti Kalbianti* -  Institut Agama Islam Negeri Bone
Rosita Rosita -  Institut Agama Islam Negeri Bone
Irfan Amir -  Institut Agama Islam Negeri Bone
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aksebilitas pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami peran sejauh mana Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam realisasinya. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dianalisas menggunakan pendekatan struktural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah peradilan. Namun, tidak terealisasi sepenuhnya di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A
Keywords
Aksebilitas; Layanan Peradilan; Disabilitas
  1. Ashar, Ashar, dkk., Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan. Cet. I; Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
  2. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel. Jakarta: Majalah Komisi Yudisial : Media Informasi Hukum dan Peradilan, 2018
  3. Muswandar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A, 03 Maret
  4. LBH Makassar, “Hakim Pengadilan Percontohan Inklusi PN Watampone Tidak Berikan Akomodasi yang Layak dan Vonis Penyandang Disabilitas Mental”, dalam https://lbhmakassar.org/press-release/hakim-pengadilan-percontohan-inklusi-pn-watampone-tidak-berikan-akomodasi-yang-layak-dan-vonis-bersalah-penyandang-disabilitas-mental/, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2021
  5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Yahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  7. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
  8. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  9. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
  10. Kabupaten Bone, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-08-09
Published: 2022-05-01
Section: Articles
Article Statistics: 127 118