PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DOI : 10.30863/as-hki.v5i2.5438
Splitting a case file is defined as the act of creating a new case file with more than one defendant. The purpose of the research is to find out the rationale for splitting cases, the legal basis, the impact and challenges in the implementation of splitting cases. The method used in this research is descriptive normative legal research with data collection techniques through observation at the Medan District Court and collection of written references. Splitsing is regulated in the provisions of Article 142 of the Criminal Procedure Code, but in the case of corruption in the Medan District Court it is true that the prosecutor split the case but in the trial the case was merged in accordance with the provisions of Article 141 of the Criminal Procedure Code, this was done so as not to conflict with the legal principle of contante justitie (fast, simple and low cost justice). Splitting will only complicate and slow down the trial process and even cause convoluted trials so that the principle of contante justitie is not fulfilled. In addition to the impact of splitsing, there are also challenges in its implementation, namely the possibility of defendants in other cases helping each other in their testimony so as not to incriminate the final decision of the crime and the violation of the defendant's human rights, namely the principle of non-self-incrimination.
- Askin, Moh., Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakmi Dan Strategi Pemberantasan Korupsi, 2015
- Dr. Rohidin, SH, M.Ag, Pengantar Hukum Islam, 2016
- H. Suyanto, S.H., M.H., MKn, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pe (Sidoarjp: Zifatama Jawara, 2018)
- KPK, Memahami Untuk Membasmi (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)
- Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana, 2015
- Rahmad, Riadi Asra, Hukum Acara Pidana (Depok: Rajawalli Pers, 2019)
- Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Suhardiman, Hulman Panjaitan dan Daniel, Kemahiran Beracara Pidana, ed. by Nuraini (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Febrian, Elwindhi, ‘Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination (Splitsing in Contante Justitie and Non-Self Incrimination Principles Perspective)’, Majalah Hukum Nasional, 49.2 (2019), 107–30
- Ilham, Maya Hildawati, ‘Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)’, Jurnal Verstek, 1.3 (2018), 212–19
- Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal, and Fauzah Nur Aksa, ‘Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), IV.13 (2021), 21–29
- S, Laurensius Arliman, ‘Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia’, Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 11.November (2019), 1–20
- Sabirin, ‘Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan’, 2, 2021, 459–82
- Sabirin, Sabirin, ‘Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan’, Al’ Adl : Jurnal Hukum, 13.2 (2021), 459–82
- Saputra, Ricky, Sukhebi Mofea, and Raendhi Rahmadi, ‘TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ( SPLITSING ) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN’, Les Veritaris, 1.2 (2022), 95–103
- Sari Dewi Polontalo, Ratna, ‘Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’, Lex Crimen, VII.6 (2018), 35–41
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)’, Jurnal Interpretasi Hukum, 1.1 (2020), 210–15
- Syahputra, Muhammad, Muhammad Hatta, and Zulfan Z, ‘Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Kasus Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), 4.2 (2021), 1–20
- Tiolong, Ignasius A, Veibe V Sumilat, and Harold Anis, ‘Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981’, Lex Crimen, 7.6 (2018), 144–51
- Waskitara, Wisnu, ‘Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan’, Journal of Law, 8.1 (2022), 1–14
- YUSMAN, YUSMAN YUSMAN, ‘Saksi Mahkota Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Splitsing) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi’, Rechtsregel : Jurnal Hukum, 2.1 (2019), 509–23
- Mustafa, M. H. (2020). ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH. Jurnal Al-Dustur, 3(2), 123-135.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.