Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN
DOI:
https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i2.6781Keywords:
Customary Criminal Law, Criminal Law Reform, Criminal OffensesAbstract
The President's position regarding the right to campaign in Indonesia's General Election (Pemilu) involves key issues under Constitutional Law (Hukum Tata Negara) and Administrative Law (Hukum Administrasi Negara). The right to vote and be elected is fundamental but can be limited by legal regulations, particularly in campaign participation. From the perspective of Constitutional Law, the role of state organs, including the President, is to ensure a fair and transparent election while maintaining neutrality and preventing the misuse of state resources for political gain. Administrative Law ensures that the President adheres to legal limits, preventing the abuse of power for personal or political purposes. Violating these restrictions can lead to legal consequences. Strict adherence to legal rules, ethical standards, and oversight by bodies like KPU, Bawaslu, and DKPP is essential to safeguard a fair electoral process.
Â
Kedudukan Presiden terkait hak berkampanye dalam Pemilu di Indonesia melibatkan isu-isu penting dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental yang dapat dibatasi oleh peraturan, terutama terkait kampanye. Dalam perspektif HTN, Presiden harus memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan, serta menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Dalam HAN, Presiden harus mematuhi pembatasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu.
Â
Â
Â
References
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafik, Cetakan ke-III, 2015
Diantha, I Made, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, Ceatakan ke III, 2019
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke- X, 2015
Irawan, Hendra, Hukum Tata Negara, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Group, Cetakan ke-I, 2023
Irwansyah, Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke -VII, 2011
Tjandra, W. Riawan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timut: Sinar Grafika, Cetakan ke-I, 2018
Abu Tamrin, Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2015
Andani, Marwandianto, Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2, 2019
Baihaki, M Reza. Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 20 Nomor 1, 2023
Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 2 Juni, 2020
Fahrul Ahdad, Rasji, Analisis Penerapan Sistem Merit pada Manajemen dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Berdasarkan UU NO.5 Tahun 2014 tentang ASN di Kota Ternate, Unes Law Review Volume 5 Nomor 4, 2013
Febrianto, R. Arie, dkk, Campur Tangan atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksana Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi, Rampai Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2023
Juwita, dkk, Transparansi dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah dan Manipulasi, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 3 Nomor 3, 2023
Manurung, Rahayu, Irwansyah, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam 73 Perspektif Fikh, Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), Volume 9 Nomor 1, 2023.
Mokhsen, Nuraida, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, Jurnal Bawasli Provinsi Kepulauan Riau, Volume 1 Nomor 1, 2019
Muhammad Al Faruq, Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu, Jurnal Al Wasath Volume 5 Nomor 1, 2014
Muhammad Mutawalli, Pieget, Syafiruddin, Saleh, Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 6 Nomor 2, 2014
Rini Adimawati, Istiana Hermawati, Kode Etik ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Presiden 2024, Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis, Volume 2, Nomor 6, 2024
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.Â
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
