Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice

Authors

  • Muh Sutri Mansyah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
  • La Ode Bunga Ali Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Sulawesi Tenggara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.487

Keywords:

eliminate, investigator, evidence, criminal acts of corruption, obstruction of justice, menghilangkan, penyidik, alat bukti, tindak pidana korupsi

Abstract

Abstract: This article aims to find out and analyze the elimination of evidence by corruption investigators as an attempt to obstruction of justice, here the author uses normative juridical research with a legal approach and a case approach, this is motivated by every case of corruption from the process of investigation, investigation, prosecution, examination in the court, to the verdict and implementation of the verdict. as it is a process in the criminal justice system, a case can be followed up based on at least 2 (two) evidence, but problems arise if it turns out that the evidence is allegedly removed by the investigator, the question will arise whether by removing the evidence by the investigator as an obstruction effort of justice, the results of the study that removing evidence could include efforts to obstruction of justice which are acts of crime and investigators must be criminally responsible according to Article 21 of Act No. 20 of 2001 amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts Corruption.
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai menghilangkan alat bukti oleh penyidik tindak pidana korupsi sebagai upaya obstruction of justice, disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hal ini dilatar belakangi setiap kasus tindak pidana korupsi tentunya akan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai penjatuhan vonis dan pelaksanaan putusan. sebagaimana hal tersebut merupakan proses dalam sistem peradilan pidana, suatu kasus dapat ditindak lanjuti berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, namun muncul permasalahan jika ternyata alat bukti diduga dihilangkan oleh penyidik, maka akan timbul pertanyaan apakah dengan menghilangkan alat bukti oleh penyidik sebagai upaya obstruction of justice, maka hasil penelitian bahwa menghilangkan  alat bukti dapat termasuk upaya obstruction of justice yang merupakan perbuatan tindak pidana dan penyidik harus bertangungjawab secara pidana menurut pasal 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

References

Adami Chazawi, (2014). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, (2013), Hukum Pembutian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang UU No. 20 Tahun 2001), Malang: Bayumedia.

Andi Sofyan, Abd.Asis, (2014), Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Prenamedia Group.

Bryn A. Garner (Ed), (2009). .Black’Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul, United Stated of America: West, A Thomson Reuters busiess

Charles Boys, (2010). Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities. CSR Report for Congress. Congress Research Service,

Masruchin Ruba’i, dkk, (2014), Buku Ajar Hukum Pidana, Malang: Bayumedia.

Shinta Agustina. Saldi Isra. Zainul Daulay dkk, (2015). Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Books.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yesmil Anwar, Adang, (2011), Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakka Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjadjaran.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/penyidik-kpk-malah-diperiksa-polisi-perusakan-barang-bukti-buku-merah/full, diakses Pukul 13.08, 08 Februari 2019

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice

Downloads

Published

2020-01-01

Issue

Vol. 18 No. 2 (2019)

Section

Articles

License

Authors who publish with Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. 

  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.

  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.