[1]
A. Sugirman, “EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT/MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DALAM TATA HUKUM INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”, Al-Adalah J. Huk. dan Polit. Islam, vol. 3, no. 2, pp. 66–78, Jul. 2019.